MAKALAH BUMN DAN BUMD

Makalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta Kontribusinya

Disusun Oleh :

Febry Permata Lukita

Setyo Panji Hirawan

MadeVenia Devi Virnandes 

Kata Pengantar

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD) beserta Kontribusinya. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

BAB I
PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan ekonomi kita mengenal istilah perusahaan dan badan usaha. Kedua istilah tersebut berbeda tetapi diberi pengertian sama. Artinya sebagai suatu organisasi yang di dalamnya diselenggarakan kerjasama antara faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa untuk melayani kepentingan umum sekaligus kelangsungan usaha.
Pemilihan bentuk perusahaan merupakan masalah yang timbul pada saat perusahan di dirikan. Pemilihan bentuk perusahaan perlu pertimbangan yang matang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan bentuk yang jelas menurut hukum dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dan BUMD dengan dua tujuan utama, yaitu  tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dan BUMD dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian BUMN dan BUMD?
2. Apa dasar hukum BUMN dan BUMD?
3. Apa Manfaat dari BUMN dan BUMD?
4. Bagaimana kontribusi BUMN dan BUMD?

C. Tujuan Makalah

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Apa itu BUMN dan BUMD
2. Apa saja Bentuk dari BUMN dan BUMD
3. Apa Dasar Hukum BUMN dan BUMD
4. Bagaimana Kontribusi BUMN dan BUMD

BAB II

PEMBAHASAN

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005,BUMN adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Besar saham yang harus dimiliki pemerintah harus lebih dari atau sama 51%. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.

Dasar hukum

1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

• Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
• Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan Masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
• Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2)        Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

3)        Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4)        Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5)        Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6)        Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

b. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan usaha yang dikelola oleh negara (BUMN) dapat didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalannya.

1. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
2. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

b) Berdasarkan fungsinya, BUMN memiliki ketentuan sebagai berikut.

1. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
2. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
4. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
5. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
6. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

c) Berdasarkan permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
3. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
4. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
5. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
6. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1967, perusahaan negara digolongkan dalam tiga bentuk usaha negara, yaitu sebagai berikut.

A. Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik negara (berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan). Contoh: Perum Husada Bakti, Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya.

Ciri-ciri Perum antara lain:

- melayani kepentingan umum,

- umumnya bergerak dibidang jasa vital (public utility),

- dibenarkan memupuk keuntungan,

- berstatus badan hukum,

- mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta,

- hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata,

- modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan,

- dipimpin oleh seorang direksi,

- pegawainya adalah pegawai perusahaan negara,

- laporan tahunan perusahaan, disampaikan kepada pemerintah.

B. Perusahaan Perseroan (Persero) atau Public State Company

Persero adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah (seluruh atau sebagian besar), yang bergerak di bidang produksi dengan tujuan mencari laba. Contoh: PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri.

Ciri-ciri Persero antara lain:

- memupuk keuntungan (profitability),

- sebagai badan hukum perdata (yang berbentuk PT),

- hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata,

- modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (dimungkinkan joint dengan swasta nasional/asing),

- tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara,

- dipimpin oleh seorang direksi,

- status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta,

- peranan pemerintah sebagai pemegang saham.

II. Perusaha milik daerah (BUMD)

a. Pengertian BUMD

Bumd adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.

Contoh BUMD adalah:

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota)

Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP), digunakan dari bulan Oktober 1991 (UU no. 22 tahun 1991) sampai akhir 1999/awal 2000, dirubah status menjadi PO (Perusahaan otobus) pada awal tahun 2000, sesuai Pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000. Contoh: Menurut pasal 5 ayat 3 UU no. 58 tahun 2000, Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Haryanto dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto dan Perusahaaan Daerah Angkutan Antarkota (PDAAK) Miniarta dirubah statusnya menjadi PO dan diganti nama menjadi Perusahaan Otobus (PO) Miniarta.

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH)

Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negaraMengejar dan mencari keuntungan

Perintis kegiatan-kegiatan usaha

Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

b. Ciri-ciri BUMD

Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan

Didirikan peraturan daerah (perda).

Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.

Masa jabatan direksi selama empat tahun.

Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

c. Kelebihan dan Kekurangan BUMD

• Kelebihan BUMD

1. Meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui peetapan harga produk (barang dan harga) yang memegang hajat hidup orang benyak yang lebih murah karena subsidi oleh pemerintah.
2. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas handal.
4. Mudah mengumpulkan modal, karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan.
5. Pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah dan RUPS sehingga lebih berhati-hati dan profesional.

• Kekurangan BUMD

1. Keterbatasan kemampuan dan keahlia dalam mengelola BUMN dan BUMD menyebabkan sering menderita kerugian
2. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentuka sepihak (perusahaan), bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Daftar Isi

andamemangluarbiasa.blogspot.co.id/2013/10/bumn-dan-bumd-bab-i-pendahuluan.html?m=1

www.ssbelajar.net/2012/08/badan-usaha-milik-negara-bumn.html?m=1

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_daerah